Pelatihan terselenggara atas kerjasama Bappeda dan FPESD Provinsi Jawa Tengah dengan USAID ( United State Agency International Development ), dan LGSP ( Local Governance Support Program ) Regional Jawa Tengah, dibuka Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah dr. Anung Sugihantono, M.Kes. Adapun peserta pelatihan terdiri dari SKPD tingkat provinsi : Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Layanan Koperasi & UKM, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, dan Badan Penanaman Modal. Kabupaten/ Kota meliputi Bappeda Kota Salatiga, Bappeda Kabupaten Semarang, FEDEP Kabupaten Kendal ( diwakili Massa, SIP selaku Pengurus FEDEP Kendal dan Bagus Rachmoyojati, SPt staf Bidang Ekonomi Bappeda Kendal ), FEDEP Kabupaten Banyumas ( Ketua FEDEP dari Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto ), FEDEP Kabupaten Magelang, FEDEP Kabupaten Demak ( diwakili BDS Demak Lantren Indonesia ), dan FEDEP Kabupaten Grobogan ( diwakili BDS LSM LKKI ).Latar belakang Training of Facilitator ( Tof ) SIAP bahwa pelayanan publik menjadi concern Pemerintah Kabupaten/ Kota khususnya di Jawa Tengah. Banyak regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap publik, akan tetapi banyak kendala yang dihadapi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kendala utamanya yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah belum siapnya manajemen SKPD terkait dengan pemberian pelayanan publik. Tujuan pelatihan ini adalah membuat jaringan fasilitator tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang mampu memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap daerah kabupaten/ kota yang peduli terhadap pelayan publik. Pelatihan juga memberikan pemahaman kepada calon fasilitator bagaimana merancang skema tindakan untuk peningkatan pelayanan publik serta meningkatkan kemampuan fasilitator dalam teknik fasilitasi untuk pendampingan dan pelatihan peningkatan manajemen pelayanan publik dengan dasar Standar pelayanan Minimal ( SPM ).
Pelaksanaan pelatihan Training of Facilitator ( ToF ) Service Improvement Action Plan ( SIAP )/ Skema Tindakan Pelayanan Publik ( STPP ) berlangsung selama 5 hari dari tanggal 18 – 22 Februari 2008, sesuai jadwal terlampir. Narasumber dan penyaji berasal dari LGSP regional Jawa Tengah. Dalam pembukaan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan paparan bahwa Birokrasi di era otonomi daerah difokuskan pada pelayanan, kesra, dan penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan dalam konteks pelayanan publik terintegrasi dalam perencanaan partisipatif. Ciri khas birokrasi adalah dituntun hukum dan aturan, terstandarisasi, impersonal serta cenderung menggunakan staf yang profesional dan competence. Sedangkan pandangan selama ini terhadap birokrasi cenderung monopolistik, arogan, berorientasi kekuasaan bukan publik servant. Kinerja birokrasi belakangan ini lebih dipengaruhi budaya paternalistik, sebagai akibat pembagian kekuasaan yang terpusat pada pimpinan diskresi terbatas tidak berani inovasi sehingga mengurangi kreatifitas kerja. Pada kenyataannya kinerja birokrasi masih cenderung ke arah strategis dan anggaran, belum orientasi kebutuhan masyarakat. Perubahan budaya dan politik belum mampu merubah sosok birokrasi sehingga perlu restrukturisasi dan reformasi untuk perwujudan good governance, menjawab menjawab tantangan globalisasi dan tuntutan demokrasi serta lebih kepada demand oriented. Kaitannya dengan pelayanan publik diharapkan birokrat lebih mendorong improvisasi, inovasi, serta diskresi
